Kepengurusan KONI Jabar dibawah Ketua Ahmad Saefudin Sah

M. Budiana Wakil Ketua I Bidang Keorganisasian KONI Jabar, menegaskan

Kepengurusan KONI Jawa Barat dibawah kepemimpinan Brigjen TNI Ahmad Saefudin sampai saat ini telah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) KONI Pusat No.95 Tanggal 24 Oktober 2018 tentang penyempurnaan SK kONI Pusat No 87 Tahun 2018 dan telah dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat pada tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di Bandung.

M. Budiana  yang didampingi Irwan Indrapraja ,Kabid Hukum dan Advokasi KONI Jabar mengatakan hal tersebut saat Konferensi Pers di Kantor KONI Jawa Barat, Jalan Padjajaran No 37, Kota Bandung, Rabu (26/12/2018).

 M. Budiana, menjelaskan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh KONI Pusat, tertanggal 12 Desember, Nomor 2303A/UMM/XII/18 yang ditujukkan kepada Ketua KONI Jawa Barat.

Surat Nomor 0142/0.5/XI/2018, tanggal 26 Nopember 2018, tentang putusan Majelis Hakim pada sidang BAORI (Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia) perkara Nomor : 15/P. BAORI/IX/2018 Tanggal 22 Nopember 2018, KONI Pusat menyampaikan 5 putusan yang menjadi pijakan KONI Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebiut Kabid Hukum dan Advokasi KONI Jabar Irwan Indrapraja memaparkan  intisari dari isi surat kepengurusan BAORI dibawah Ketua Dr. Sudirman S.H., M.H. yang ditunjuk melalui Musornaslub KONI Pusat pada tanggal 21 Februari 2018 telah menyimpang dari ketentuan AD-ART KONI Tahun 2017. “Dalam isi surat menjelaskan, seharusnya sesuai dengan Bab VIII Pasal 41 ayat (5) untuk segera membentuk kepengurusan BAORI dengan jumlah 7 (tujuh) anggota, namun ternyata anggota Baori dibawah kepemimpinan saudara Sudirman jumlahnya melebihi seperti apa yang ditentukan.

Ketua KONI Pusat tidak mengeluarkan SK dan belum pernah melantik pengurus BAORI dibawah Ketua Dr. Sudirman.

Karena dianggap tidak dapat memenuhi peraturan, tidak mentaati AD-ART KONI seperti yang dipersyaratkan pada Bab VII Pasal 39 ayat (2) ART KONI 2017, sehingga kedudukan Ketua BAORI menjadi tidak sah,” terangnya.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis hakim BAORI mengandung cacat hukum. “Isi surat menyebutkan, mandat yang pernah diberikan kepada saudara Sudirman pada Februari 2017 lalu, dicabut kembali melalui musornaslub Koni Pusatpada tanggal 23 Nopember 2018 bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, jelas Irwan.

Putusan Majelis Hakim BAORI yang menyidangkan perkara No. 15/P.BAORI/IX/2018 tertanggal 22 Nopember, terkait sengketa kepengurusan KONI Jawa Barat produknya adalah cacat hukum, “sehingga putusan tersebut wajib dikesampingkan,” ujar Irwan.

“Keputusan melalui surat tertanggal 12 Desember dari KONI Pusat ini membuktikan bahwa kepengurusan KONI Jabar dibawah Ketua Ahmad Saefudin adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melanjutkan tugas kepengurusannya masa tahun 2018 hingga tahun 2022. tegasnya.