UPDATE,
Sebagai Walikota Bandung harusnya Ridwan Kamil bijak menyampaikan statement apalagi yang menyangkut publik, tegas Memet Hamdan, Mantan Kadisparbud Jabar dan Budayawan Sunda pada acara “Diskusi menyelamatkan Kebun Binatang Bandung”, yang berlangsung di RM.Sindang Reret, Sabtu (14/5/2016).
Aktivitas di Kebun Binatang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti adanya Rumah Makan yang dipungut pajak pembangunannya oleh Pemkot Bandung, “ari duitna dicokot ari ngurus teu hayang”, kata Memet.
Dengan segala Respect terhadap Walikota Bandung saya ingin menantang debat terbuka sekaligus sebagai “public hearing”.
Jangan sampai Walikota seenaknya menyatakan boikot terhadap Kebun Binatang yang merupakan fasilitas publik.
“Seorang Walikota telah mengerahkan demikian banyak pendapat dari instansi pemerintah yang kompeten maupun yang tidak kompeten, dan dia telah melakukan pendekatan berdasarkan kewenangan, untuk seorang walikota ini tidak lucu”, urai Memet.
Walikota Bandung perlu diingatkan “tong abong-abong boga kawenangan terus sangeunahna bertindak, teu bisa kitu “.
Kondisi matinya gajah di Kebun Binatang jangan ditanggapi dengan emosi, dan akan lebih berbahaya bila ada komitmen dengan pihak lain.
Walikota Bandung tidak bisa seenaknya menutup Kebun Binatang berdasarkan kewenangan.
Saya sebagai warga Bandung ingin mengingatkan Walikota, sebelum terjadi aktivitas dengan masyarakat sebaiknya dilakukan “public hearing” atau debat publik dengan fasilitas media elektronik akan lebih baik.
Saya hanya tidak ingin statement seorang Walikota “sangeunahna jorjoran”, tidak lagi mencerminkan sebuah “wisdom” seorang petinggi negri yang harus melindungi masyarakatnya, pungkas Memet yg siap berdebat dihadapan publik dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil.
Sobirin, Koordinator Dewan Pakar Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) menandaskan untuk penyelesaian masalah kebun binatang Bandung harus dipikirkan secara matang dan melibatkan masyarakat luas.
*** Deetje
Komentar